27 Apr 2024 | 12:00 am LT
PDI P
NEWS24.CO.ID - Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, struktur kabinet Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amien akan dibahas pada saat Kongres PDI-Perjuangan di Bali, 8 Agustus 2019 mendatang.
Namun, kata Hasto, struktur ini tidak membicarakan nama-nama menteri melainkan apakah akan ada penggabungan kementerian ataukah hadir kementerian baru.
Alasan pembahasan struktur kabinet pada saat kongres, kata Hasto, karena kongres adalah momentum penting dan strategis untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, serta sinkronisasi dari seluruh program partai. Sehingga pada periode ini, PDI-Perjuangan akan dapat hadir sebagai partai yang mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Karena itu lah segala prioritas, kongres terlebih dahulu. Maka momentum pelaksanaan kongres ini juga berbicara tentang struktur kabinet yang menjabarkan konsepsi Bung Karno tentang trisakti," kata Hasto saat menghadiri wayangan dan syukuran kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Atas dasar itulah, kata Hasto, bila ada edaran nama-nama kabinet Jokowi-Ma'ruf itu adalah berita bohong (hoax). Karena partai koalisi belum membahasanya bersama Jokowi-Ma'ruf. "Susunan kabinet itu hoax karena kami belum melakukan pembahasan secara khusus," kata Hasto.
Kemudian soal strukturisasi, Hasto menyebutkan, hal itu lebih penting didahulukan untuk dibahas. "Kita berbicara tentang bagaimana menko-nya, bagaimana mendorong investasinya," kata Hasto.
"Apakah menteri investasi kemudian dijadikan satu dengan badan koordinasi penanaman modal, apakah menteri perindustrian dijadikan satu dengan perdagangan, ini yang harus kita bahas terlebih dahulu," tambah dia.
Pada Rabu 17 Juli 2019 lalu, Pengamat Ekonomi Faisal Basri dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti melemparkan wacana soal struktur ideal pemerintahan Jokowi di periode ini.
Kata Faisal, harus ada perombakan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Karena kedua kementerian ini kinerjanya kurang maksimal.
Kemudian, Faisal menambahkan, terdapat kebijakan yang saling bertentangan. Sehingga, menurutnya, lebih baik jika Kemenperin dan Kemendag disatukan kembali.
"Saya harapkan (Kemenperin dan Kemendag) disatukan kembali," ujarnya dalam acara diskusi di Hotel Millenium pada Rabu lalu.
Sedangkan Bivitri di kantor ICW menyebutkan, perlu ada kajian akan fungsi kementerian atau lembaga negara agar tidak ada tumpang-tindih. Hal itu, kata Bivitri sejalan dengan pidato Jokowi yang berjudul visi Indonesia bahwa perlu pembenahan lembaga-lembaga pemerintahan serta akan mencopot pejabat yang tidak bekerja secara efektif.
Bivitri pun mengusulkan, agar ada tim unit kerja presiden seperti di era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tim ini akan mengevaluasi kerja-kerja menteri kabinet Jokowi setiap tahun.
"Jadi, kalau ada pejabat yang harus dipecat dan ditegur, dan lain sebagainya, harus ada evaluasinya. Jangan sampai ada like and dislike, kan sayang kalau penyebabnya like and dislike secara politik. Kalau ada pemberhentian, harus evaluasi secara objektif," katanya. (Bisma Rizal)
