International

Muslim Uighur di China Tertindas, Ormas Islam Desak Pemerintah Bersikap Tegas

---

NEWS24.CO.ID - Penderitaan dan penindasan yang dialami etnis muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China, terus mendapat sorotan. Di Tanah Air, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam, terus mendesak Pemerintah RI untuk bersikap tegas terhadap Republik Rakyat Cina (RRC). Dalam hal ini, pemerintah diminta bersikap lebih proaktif dalam membela kepentingan umat Islam yang sedang terzalimi tersebut.

Seperti dilansir dari republika.co.id, salah satunya dilontarkan Ketua Umum PP Syarikat Islam (SI) Hamdan Zoelva. Menurutnya, perlakuan diskriminatif yang ditunjukkan Pemerintah Cina terhadap warga muslim etnis Uighur, telah menyakiti umat Islam Indonesia dan dunia. cerdaspoker

"Tindakan penahanan dan penyiksaan tanpa proses hukum yang berkeadilan oleh Pemerintah Beijing, merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak-hak asasi manusia," ujarnya, di Jakarta, Rabu (19/12/2018) kemarin.

Ditegaskannya, aksi kekerasan Pemerintah China tersebut tidak bisa dibenarkan, sekali pun bertujuan mencegah terjadinya tindakan terorisme.

Pihaknya berharap Pemerintah Indonesia yang telah memiliki jalinan persahabatan Pemerintah China, mampu melakukan pendekatan persuasif. Khususnya ikut memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan bagi muslim Uighur.

Desakan yang sama juga dilontarkan Ketua Umum Pengurus Besar Al Jamiyatul Washliyah, KH Yusnar Yusuf.

"Pemerintah Indonesia sebaiknya meminta klarifikasi dari Pemerintah China yang ada di Indonesia melalui kedutaannya, (Dubes Cina sebaiknya) diundang oleh Kementerian Luar Negeri," ujarnya.

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia bisa mencari jalan keluar terbaik, untuk ikut mengatasi penindasan yang dialami muslim Uighur.

Sedangkan Ketua Umum DDII, KH Mohammad Siddik mengatakan, Indonesia bisa menasihati China sebagai negara yang bersahabat. Pihaknya khawatir perlakuan semena-mena oleh Pemerintah China terhadap muslim Uighur, akan memunculkan sikap radikal di tempat-tempat lain. Padahal, akan menguntungkan bagi Cina jika bersikap mengayomi dan menyayangi minoritas Muslim di negara itu.

Sedangkan Ketua Dewan Syuro al-Irsyad al-Islamiyyah, KH Abdullah Djaidi, menegaskan, apa yang dilakukan Pemerintah China terhadap muslim Uighur,  tidak bisa dibenarkan oleh hak asasi manusia dan hukum apa pun.

Pihaknya berharap, jangan sampai ada kesan Pemerintah RI seolah tutup mata dengan kondisi yang etnis Uighur saat ini. “Sebab, Indonesia adalah negara Muslim terbesar, dan Cina punya kepentingan besar pula secara ekonomi di Indonesia,” kata Abdullah.

Ormas Islam lainnya, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) mendesak Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah diplomatik untuk membebaskan Muslim Uighur dari kamp-kamp reedukasi.

"Indonesia tidak boleh berpaling dari muslim Uighur," tegas Ketua Umum BSMI Djazuli Ambari.

Djazuli yakin suara Pemerintah Indonesia akan didengar oleh Cina karena memiliki hubungan diplomatik yang baik. Pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bisa masuk dan memberikan bantuan ke Muslim Uighur.

Sedangkan Aksi Cepat Tanggap (ACT) berencana mengirim bantuan kemanusiaan ke Uighur. “Insya Allah, kita akan memberangkatkan tim dalam beberapa fase. Selain di Xinjiang, banyak diaspora Uighur tersebar di berbagai negara, seperti Turki dan Kirgistan. Dalam minggu ini, kami akan memberangkatkan Tim Sympathy of Solidarity (SOS) untuk Uighur I,” kata Senior Vice President ACT Syuhelmaidi Syukur, seperti dikutip ACT News.

Bantuan itu khususnya bagi anak-anak yatim Uighur. Bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan, modal usaha, dan kebutuhan musim dingin. ***

NEWS24.CO.ID/RED/SIS