25 Oct 2022 | 09:20 am LT
Gubenur Riau Saksikan vaksinasi
NEWS24.CO.ID -oleh Almi Fitri
Akhir 2021 sudah memasuki separo waktu, capaian target vaksinasi covid-19 di Provinsi masih terbilang rendah. Hingga Selasa (14/12) capaian vaksin untuk masyarakat umum di Riau masih 47,42%.
Data terbaru Masyarakat Umum dengan sasaran 3.451.350 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 1.636.785 (47,42%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 851.275 (24,66%). Melihat kondisi itu, Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan Koordinasi Percepatan dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Gubernur Riau Syamsuar menegaskan, bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi dan memutus rantai penyebaran Covid-19, tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan saja. Namun, juga harus ada intervensi dengan Vaksinasi Covid-19, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian serta ancaman penyakit menular.
Vaksinasi Covid-19, dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas, dengan menggerakkan semua unsur, termasuk jajaran TNI dan Polri yang ada di Riau.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau dengan mengandeng TNI Polri dan berbagai instasi pemerintah lainya, namun capain masih jauh dari target 70 persen yang diminta pemerintah pusat. Syamsuar menghimbau peran tokoh agama, tokoh masyarakat, sangat diharapkan.
Syamsuar penetapan pandemi masih berlaku dan belum dicabut. Artinya, kita harus melakukan upaya penaggulangan. Yaitu dengan melaksanakan vaksinasi covid-19 kepada sasaran yang telah ditentukan.
“Untuk beberapa hari ke depan, mari kita saling bersinergi menyampaikan informasi kepada masyarakat agar mau divaksinasi. Minimal 70 persen dari sasaran kita sudah mendapatkan dua dosis vaksin, sehingga terbentuk kekebalan kelompok (herd Immunity) dan terputusnya rantai penularan dari Covid-19 ini. Dengan harapan, aktivitas kita bisa kembali normal seperti sediakalanya dan yang sangat penting sekali perekonomian masyarakat bisa bangkit kembali,” ungkap Syamsuar beberapa waktu lalu.
Agar kita bisa mengakhiri pandemi ini dalam waktu yang cepat, menurut Syamsuar, agar sasaran vaksin yang sudah ditentukan dan berdasarkan hasil skrining kesehatan, bisa dilakukan vaksinasi sesegera mungkin. “Karena orang yang sudah divaksin berarti melindungi dirinya, keluarganya bahkan masyarakat sekitar dari tertularnya Covid-19,” imbuhnya.
Sebelumnya, pelaksanaan vaksinasi di Riau sudah dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan penanggulangan Pandemi Covid-19.
Menurut Syamsuar, rendahnya pencaiapain vaksinasi di Riau dikarenakan hanya dua kabupaten kota yang baru mencapai 70 persen dari 11 kota kabupaten yang ada. Berbagai permasalahn sedang dicerna untuk mencarikan solusi oleh pemerintah provinsi Riau agar capaian vaksinasi segera terwujud.
Bahkan Syamsuar pernah berujar agar semua dosis vaksin yang ada segera di suntikan kepada masyarakat, jangan menunggu dosis kedua. "Suntikan aja ke warga walau masih dosis pertama, yang penting vaksin habis dan kalau kurang masih bisa kita minta ke pusat," ucap Syamsuar.
Selain masalah diatas, masih rendahnya kesadaran kelompok sasaran tertentu untuk sadar vaksin Covid-19, antara lain kelompok nelayan, kelompok penerima bantuan, kelompok tani dan kelompok lainnya.
Kemudian, belum optimalnya kerja beberapa tim vaksinator puskesmas, dilihat dari capaian per harinya dan masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk di vaksin Covid-19 dengan masih percaya dengan berita hoaks. Selain itu masih adanya NIK dari penerima vaksin dibawah 17 tahun yang belum terupdate di data nasional, karena mereka belum melakukan perekaman KTP.
Berikut data terbaru capaian vaksinasi di Riau untuk masyarakat umum hingga usia 12-17 tahun sampai 14 Desember 2021.
a. Pencapaian vaksinasi Covid-19 bagi Pelayan Publik dengan sasaran 349.418 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 528.142 (151,15%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 468.588 (134,11%).
b. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Masyarakat Umum dengan sasaran 3.451.350 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 1.636.785 (47,42%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 851.275 (24,66%).
c. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Ibu Hamil dengan sasaran 29.418 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 54 (0,18%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 42 (0,14%).
d. Pencapaian vaksinasi COVID-19 bagi Disabilitas dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 148 (0,00%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 101 (0,00%).
e. Pencapaian vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat berumur 12-17 Tahun dengan sasaran 684.190 orang, dengan vaksinasi dosis pertama sebesar 462.677 (67,62%) dan vaksinasi dosis kedua sebesar 262.399 (38,35%).
Untuk melakukan pencepatan vaksinasi, pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Riau melakukan berbagai upaya, termasuk memberikan sangsi admintrasi yang dapat menjadi seseorang tidka dapat mengurus adminduk.
Seperti yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru, walau dalam tahap uji coba Pemko Pekanbaru telah menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk masuk ke Mal Pelayanan Publik (MPP) sejak 17 November 2021 lalu. Jadi, warga yang akan mengurus administrasi perizinan dan dokumen kependudukan harus menggunakan aplikasi ini.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru F Rudi Misdian, Rabu (15/12), mengatakan, penerapan aplikasi PeduliLindungi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19.
Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan khususnya di instansi pemerintah terus berlanjut dan mengantisipasi perkembangan Covid-19, makanya DPMPTSP juga menerapkan itu (PeduliLindungi) di MPP.
Dengan penerapan aplikasi PeduliLindungi, setiap warga yang datang berurusan khususnya ke MPP DPM-PTSP akan terdata. Minimal terdata untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. "Sehingga kalau pengunjung terpapar, itu memudahkan dalam pelacakan kontak. Karena, kami sudah tahu warga tersebut berurusan kemana dan dengan siapa," papar Rudi.
Meski demikian, penggunaan aplikasi PeduliLindungi belum diterapkan secara penuh di MPP. Saat ini, penggunaan aplikasi ini masih tahap sosialisasi. (Almi Fitri)
