25 Apr 2024 | 12:00 pm LT
Salah satu gerbang masuk provinsi Sumatera Barat.
NEWS24.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Fadli Zon, mengusulkan nama Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berganti menjadi Provinsi Minangkabau. Dan usulan itu disambut baik PKS.
"Ide yang menarik. Dalam negara demokratis semua gagasan akan diuji publik dengan beragam tanggapan," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menjawab pertanyaan awak media pada Kamis (24/9/2020).
Menurutnya usulan pergantian nama provinsi itu muncul seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat dalam memandang sejarah. Mardani menjelaskan ada sisi positifnya bila Sumatera Barat berganti nama menjadi Provinsi Minangkabau.
"Ide Provinsi Minangkabau sisi positifnya mengingatkan bahwa Indonesia punya kekayaan budaya dan nilai lokal yang membuat Nusantara ini kaya dan istimewa," terang Anggota Komisi II DPR RI itu.
Menurut Mardani, perlu adanya pembahasan dan diskusi publik terkait gagasan daerah istimewa bagi Provinsi Minangkabau. Namun, kata Mardani, diskusi perlu dilakukan dengan kepala dingin.
"Tapi terkait daerah Istimewa bisa muncul permintaan dari wilayah lain untuk diperlakukan sama. Bagus jadi diskursus publik dan dibahas dengan kepala dingin," tukas Mardani.
Sebelumnya, Fadli Zon mengusulkan gagasan pergantian nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau. Dan wacana perubahan nama itu ternyata bukan hal yang baru disampaikannya.
"Nama 'Minangkabau' memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan. Apalagi, secara demografis, 88,35 persen masyarakat yang hidup di Sumatera Barat memang berasal dari etnis Minangkabau," ujar Fadli dalam keterangannya, Rabu (23/9/2020).
"Usulan perubahan tersebut bukan didorong sentimen etnisitas yang dangkal. Kita tahu, nama Aceh, Papua, atau Bali, juga sejak lama telah digunakan sebagai nama provinsi. Dan itu ada hubungannya dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas yang melekat pada etnis bersangkutan. Saya menilai, masyarakat Minangkabau juga layak mendapatkan kehormatan serupa itu," terang dia.
Fadli menguraikan, setidaknya ada empat alasan utama pergantian nama tersebut. Dari keempat alasan itu, menurut dia nama Minangkabau lebih tepat dari sisi kebudayaan dan sejarah.
Ia mengatakan, wacana mengubah nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Minangkabau sebenarnya bukan hal baru, bahkan sudah muncul sejak 1970-an. Namun kata dia, gagasan itu kini semakin relevan.
"Apalagi, secara demografis, 88,35 persen masyarakat yg hidup di Sumatera Barat memang berasal dari etnis Minangkabau," katanya.
Usulan pergantian nama ini bagi dia, juga berkaitan dengan ribut-ribut soal keraguan terhadap Sumatera Barat yang mendukung negara Pancasilais, yang mana keributan itu memunculkan polemik.
"Saya mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat diganti nama saja menjadi Provinsi Minangkabau," katanya.
Ia menegaskan, usulan perubahan tersebut bukan didorong sentimen etnisitas yang dangkal.
"Kita tahu, nama Aceh, Papua, atau Bali, juga sejak lama telah digunakan sbg nama provinsi," ujar dia.
Tiga nama provinsi tersebut juga berkaitan dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas yang melekat pada etnis bersangkutan.
"Saya menilai, masyarakat Minangkabau juga layak mendapatkan kehormatan serupa itu," sebut Fadli Zon.
Lebih lanjut, Fadli Zon menerangkan usulannya secara detail dan mengaitkannya dengan sejarah perjuangan masyarakat Minangkabau dalam membentuk kemerdekaan dan mengusir penjajah. **
