NEWS24.CO.ID

Nasional

Keluarga Gubernur-Sekda Riau Jadi Pejabat, DPR Minta Pemprov Buka Data

NEWS24.CO.ID

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas
https://swastikaadvertising.com/

NEWS24.CO.ID,Jakarta - Terkait pelantikan keluarga Gubernur Riau dan Sekdaprov Riau, Komisi II DPR RI meminta Pemprov Riau membuka dasar-dasar penilaian penempatan jabatan tersebut secara transparan.

Komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri ini menilai jabatan untuk keluarga Gubernur dan Sekda itu tak masalah jika memenuhi syarat sebagai ASN, namun jika pengangkatan itu tidak memenuhi syarat dan rekam jejak yang baik, maka patut diduga ada unsur nepotisme.


"Saya kira harus dilihat dulu prosesnya. Kalau nama-nama yang disebutkan itu lulus dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, saya kira tidak masalah. Yang penting apakah prosesnya dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak diskriminatif. Walaupun tetap sangat rentan terkena isu nepotisme," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

"Sebaiknya dilakukan peninjauan ulang sesuai dengan prosedur dan transparan. Kalau ditemukan ada prosedur yang dilanggar, tidak transparan, penilaian yang tidak objektif, apalagi ada orang lain yang lebih berkualitas dikorbankan, maka perlu ditinjau ulang," ujar politikus Partai Golkar itu.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas, juga menyebutkan, "Jika memenuhi syarat, sebagai ASN tentu dia berhak atas posisi-posisi yang memang bisa diisi. Tetapi kalau tidak, patut diduga ini nepotisme dan Gubernur memanfaatkan jabatan serta kewenangan yang dimilikinya untuk menempatkan kerabatnya pada jabatan yang tidak sepatutnya diduduki."

Namun, Yaqut menilai tidak sepantasnya keluarga Gubernur dan Sekda Riau menduduki jabatan di pemprov jika tidak memenuhi syarat atau ada ASN lain yang lebih berprestasi. Politikus PKB itu pun meminta Pemprov Riau membuka dasar-dasar penilaian penempatan jabatan tersebut secara transparan.

"Solusinya, Pemprov Riau harus transparan dan membuka ke publik dasar-dasar penilaian penempatan seseorang pada jabatan tertentu, termasuk kerabat gubernur. Bukan hanya disampaikan bahwa para kerabat tersebut telah memenuhi syarat," ujar Yaqut.


Sebagaimana diketahui, pelantikan keluarga Gubernur Riau Syamsuar dan Sekda Riau Yan Prana Jaya menjadi pejabat di lingkungan Pemprov Riau menuai kritik. Prosedur pengangkatan para pejabat itu juga dipertanyakan setelah pelantikan dilangsungkan pada Selasa (7/1/2020).

Dalam pelantikan eselon III dan IV itu diketahui adanya menantu Gubernur Riau, Tika Rahmi Syahfitri, yang menjabat sebagai Kasubag Retribusi Bapenda Riau, selain itu juga ada orang terdekat Gubernur Riau yang juga dilantik 

Sedangkan keluarga Sekda Riau Yan Prana yang diangkat menjadi pejabat adalah kakak kandungnya Prasurya Darma sebagai Sekretaris Dinas Sosial Riau. Selain itu, adik kandung Yan Prana, Dedi Herman menjabat Kabid Operasi Satpol PP Riau.

 

Loading...

Related Article