Nasional

Bamsoet: Tidak Boleh Ada Lagi Ketua DPD Golkar Jual Rumah dan Mobil untuk Dana Saksi Pemilu

---

NEWS24.CO.ID - JAKARTA -  Calon Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2014 Bambang Soesatyo menegaskan dana Saksi Pemilu mutlak diperlukan agar perolehan suara partai Golkar di tiap-tiap tempat pemungutan suara atau TPS tetap terjaga. Begitu juga dengan dana pembinaan bagi DPD Partai Golkar di daerah sangat diperlukan. Sehingga, dengan dana tersebut dapat menggerakan mesin partai hingga tingkat desa.

"Belum pernah dalam sejarah Golkar pengadaan dana saksi pemilu amburadul seperti pemilu 2019 kemarin. Dimana dana saksi tidak turun sama sekali dibeberapa daerah. Kalaupun ada yang turun, pemilu sudah selesai. Sehingga tidak sedikit ketua-ketua daerah pontang-panting cari pinjaman dan bahkan ada yang terpaksa jual rumah dan mobil untuk menutup uang saksi yang semula dijanjikan oleh pusat,” ujar Bamsoet usai menerima beberapa ketua DPD tingkat II yang mengeluhkan soal pendanaan uang saksi di Jakarta, minggu (21/7/19).

Begitu juga, tambah Bamsoet soal dana pembinaan daerah. 
Pada kepengurusan DPP Partai Golkar sebelum periode ini, dana pembinaan partai rutin diberikan. Sayangnya, saat ini pemberian dana bantuan dari DPP ke DPD Partai Golkar jauh dari harapan. “Saya tidak ingin lagi melihat pengurus daerah terlilit hutang atau sampai menguras harta kekayaan untuk menggerakan mesin partai akibat tidak adanya bantuan dana dari pusat," tandas Bamsoet.

Bendahara Umum Partai Golkar periode 2014-2016 ini menambahkan, persoalan kurangnya dana saksi pada Pemilu lalu tidak boleh terulang kembali. Karena minimnya dana saksi yang diberikan DPP ke daerah, mengakibatkan banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak memiliki saksi dari Partai Golkar.

"Padahal fungsi saksi partai ini sangat penting. Merekalah garda partai terdepan dalam mengawasi kecurangan Pemilu dan mengawal suara perolehan partai di daerah masing-masing. Saya tidak ikhlas melihat pengurus daerah dikambinghitamkan akibat turunnya suara Partai Golkar karena tidak bisa mengatur saksi di daerah" kata Bamsoet.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap tidak terjadi kegaduhan situasi politik nasional jelang Munas Partai Golkar. Karena persaingan menjadi ketua umum adalah urusan internal Partai Golkar.

"Kegaduhan terjadi jika ada pihak yang menggunakan kekuasaannya untuk mem-PLT-kan pengurus daerah atau memecat kader akibat berbeda pilihan dukungan. Hal seperti ini yang tak boleh dibiarkan terjadi. Merekalah yang sesungguhnya ingin merusak Partai Golkar," tutur Bamsoet.

Kedepan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini akan mereformasi Partai Golkar sebagai tempat yang nyaman bagi generasi millenial. Sehingga mendorong regenerasi secara sistematis dan berkelanjutan.

"Di Pemilu 2019, tidak sampai 5 persen millenial memilih Partai Golkar. Padahal di tubuh Partai Golkar ada Pemuda Pancasila, FKPPI, AMPI dan AMPG yang sayangnya tak pernah disentuh oleh DPP Partai Golkar. Rebranding menjadi partai modern dan gaul harus segera dilakukan. Partai Golkar harus menjadi Partai Jaman Now, bukan partai jadul yang ketinggalan zaman," pungkas Bamsoet.