Nasional

Pengamat UI Di Jatim Khofifah Unggul Jakarta Dan Jabar Masih Tanda Tanya

---

NEWS24.CO.ID - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengatakan, ada beberapa faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan seorang calon kepala daerah dalam gelaran Pilkada serentak 2024. Faktor pertama, kata dia, adalah kekuatan petahana. 

"Jika petahana memiliki elektabilitas tinggi, bisa jadi akan sedikit atau bahkan tidak ada penantang. Bahkan ini berpotensi memunculkan calon tunggal," kata Aditya, dalam keterangan tertulis, Minggu (5/5/2024). 

Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting ini lalu menyampaikan pandangannya mengenai dinamika Pilkada di Pulau Jawa. Kata dia, di provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kemungkinan besar akan menjadi petahana yang kuat. Ia memprediksi, Khofifah akan mendapat dukungan besar dari mayoritas partai politik.

Baca juga : Jaksel Jadi Kota Lengkap, Menteri AHY Ingin Jakarta Bebas Mafia Tanah

Sementara di wilayah lain seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah kondisinya berbeda. Ia memperkirakan Pilkada di Jakarta, Jabar dan Jateng akan mengalami kompetisi yang lebih sengit. Mengingat tidak adanya petahana yang dominan saat ini. Sulit untuk memprediksi siapa calon yang akan unggul.

Namun, kata dia, situasi bisa berubah jika tokoh seperti Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil kembali mencalonkan diri di Pilgub Jawa Barat. Begitu juga jika Anies Baswedan memutuskan untuk terjun ke dalam kompetisi di Pilgub DKI Jakarta.

"Kalau Kang Emil dan Anies tidak mencalonkan lagi, ini akan membuka peluang lebih luas bagi para kandidat lain untuk berpartisipasi," kata Aditya. 

Baca juga : 20 Petugas Linmas Pemilu di Jatim Meninggal, KSP Minta Ada Pembatasan Usia

Selain sosok petahana, kata Aditya, faktor lain yang menentukan keberhasilan calon kepala daerah adalah pembentukan koalisi.

Menurut dia, pembentukan koalisi dalam pilkada lebih cair dan fleksibel. Pembentukan koalisi tidak selalu sebangun dengan koalisi Pilpres 2024. Hal ini terjadi karena kekuatan legislatif yang berasal dari hasil Pileg 2024 tidak selalu cocok dengan dinamika politik di tingkat pusat. 

"Akibatnya, partai-partai politik mungkin telah menginstruksikan pengurus wilayah atau daerah untuk bersikap lebih terbuka dan fleksibel dalam membentuk koalisi dengan berbagai pihak," ungkapnya. 

Baca juga : Dibantu ADB, IKN Disulap Jadi Kota Smart, Modern Dan Happy Seperti Finlandia

Faktor lain, kata Aditya, adalah pengaruh orang kuat lokal baik secara sosial, ekonomi, politik atau budaya. Menurut dia, tokoh agama, adat, atau pebisnis yang kuat akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para elite politik nasional dan lokal dalam memutuskan siapa yang dapat didukung dalam koalisi tersebut.

Aditya juga menyinggung soal penjabat (Pj) kepala daerah. Para calon kepala daerah harus mewaspadai jika Pj kepala daerah ikut bertarung dalam Pilkada. 

Menurut dia, dari sisi regulasi memang jelas seorang Pj tidak boleh berpihak dan diharuskan mundur dari jabatannya apabila berkeinginan mencalonkan diri. "Namun, para penjabat ini memiliki potensi untuk dapat meramaikan kontestasi apabila ia mampu menarik simpati dan dukungan masyarakat secara cepat karena kinerja positif," pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat NEWS24.CO.ID News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber : rm.id