25 Oct 2022 | 09:20 am LT
KPK
NEWS24.CO.ID - Secara tradisional, jumlah partai politik yang efektif biasanya tergantung pada jenis sistem pemilihan yang diterapkan di satu negara tertentu. Sistem proporsional biasanya menghasilkan jumlah partai yang lebih banyak sementara sistem first-past-the-post akan menghasilkan jumlah partai yang lebih sedikit.
Indonesia adalah kasus yang unik, di mana variabel intervening bekerja bersama sistem pemilu untuk memberikan putusan di mana partai politik bertahan hidup di lingkungan politik yang keras.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa setiap partai politik yang ditargetkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan antigraft bisa kehilangan dukungan dari para pemilih. Dan jika pola ini terus berlanjut, Partai Amanat Nasional (PAN) harus khawatir tentang prospeknya dalam pemilihan umum 2019 dan pemilihan lain di masa depan, setelah seorang politisi seniornya Taufik Kurniawan, salah satu wakil pembicara di Dewan Perwakilan Rakyat, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi.
KPK telah melakukan ini sebelumnya dan efeknya bisa sangat merusak.
Partai Demokrat pernah menjadi kekuatan yang signifikan, yang pada puncak kekuasaannya, ketika presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengakhiri masa jabatan pertamanya di tahun 2009. Partai tersebut mendapat lebih dari 20 persen suara dalam pemilihan umum, yang akhirnya berhasil meraih 95 kursi di DPR. Segera setelah itu, KPK meluncurkan penyelidikan korupsi ke beberapa politisi partai paling terkemuka termasuk ketua partai Anas Urbaningrum, bendahara partai Muhamad Nazarudin dan selebriti yang berubah menjadi anggota parlemen Angelina Sondakh.
Dan hasilnya, lima tahun kemudian dalam pemilihan umum 2014, partai tersebut hanya mengumpulkan 10 persen suara.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pernah dipuji sebagai suar harapan, partai politik yang berpikiran reformasi berkampanye tentang tata pemerintahan yang baik dan transparansi. Pada tahun 2004, partai tersebut mendapat lebih dari 7 persen suara dalam pemilihan umum dan diharapkan mendapatkan lebih banyak di masa depan. Pada tahun 2014, satu tahun setelah ketua partai Luthfi Hasan Ishaq ditangkap oleh KPK, popularitas partai tersebut sangat merosot dan hanya memperoleh 17 kursi di DPR, turun dari 38 kursi pada 2004.
Partai Golkar, yang dulu merupakan pemain yang sangat diperlukan dalam politik Indonesia, kemungkinan akan mengikuti jalan Partai Demokrat dan PKS menuju kehancuran, terutama setelah KPK berhasil dalam upaya untuk menempatkan pemimpin kuat Setya Novanto (SetNov) di penjara.
Sebuah survei baru pada bulan September tahun ini memberikan gambaran suram bagi partai politik yang bertarung dalam pemilihan umum 2019, dengan sedikitnya lima partai politik besar kemungkinan gagal memenuhi syarat 4 persen untuk mengirim perwakilannya ke DPR. Termasuk dalam daftar partai politik yang terancam punah adalah PKS dan PAN, yang masing-masing diharapkan mendapat 4 persen dan 2 persen suara rakyat.
Tak bisa dipungkiri bahwa KPK telah memainkan tangannya secara efektif dalam mendorong mereka ke kepunahan, karena mereka sendiri berkecimpung dengan rakus dalam uang publik.
